Wekeke Mania: Oktober 2011

Peran dan Pemberdayaan BUMD
Dalam Rangka Peningkatan
Perekonomian Daerah
Rustian Kamaluddin *
1. Latar Belakang
Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1999 dan Undang-undang No. 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004
adalah bahwa perwujudan otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
antar daerah dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan, utamanya adalah: (a)
mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat, serta berbagai lembaga ekonomi dan masyarakat di daerah; (b)
melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih lanjut tentang berlakunya otonomi
daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota serta daerah perdesaan; dan (c)
mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan
mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan
investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah.
Dalam hubungan ini, sebagai sumber-sumber penerimaan daerah keseluruhannya
dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ini adalah: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b)
Dana Perimbangan; (c) Pinjaman Daerah dan (d) Lain-lain Penerimaan yang sah. Dan
sumber PAD tersebut meliputi; (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil
perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan (d) lainlain
PAD yang sah.
Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang
bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama. BUMD
tersebut dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang
diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota
Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk
melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat,
penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.
Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya
dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan
umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PADnya.
Dan BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan
perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbgai jasa dan usaha
produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan,
perparkiran, percetakan, dan lain-lain.
Berdasarkan laporan hasil studi Biro Analisa Keuangan Depkeu (1997)
dikemukakan bahwa memang perkembangan BUMD secara kuantitatif telah berlangsung
* Prof. Dr. Rustian Kamaluddin adalah Guru Besar FE Trisakti dan mantan Ketua Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Pokokpokok
pikiran dalam tulisan ini, naskah aslinya dalam bentuk dan analisis yang berbeda disusun dan disajikan pada Rapat
Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda di Jakarta, 4 – 6 Desember 2000-red.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 2
cukup pesat, yaitu dari sejumlah 122 buah pada awal Pelita I hingga mencapai 651 buah
pada tahun 1996 (Catatan: data BPS untuk tahun 1996 sebanyak 611 buah). Namun cukup
pesatnya peningkatan jumlah BUMD ini kurang disertai dengan peningkatan pada sisi
kualitasnya, yang antara lain dapat dilihat dari kemampuan BUMD dalam memobilisasi
dan menghasilkan pendapatannya. Sebagai contoh, pada tahun 1989/1990 kontribusi
penerimaan Bagian laba BUMD terhadap PAD Pemda tingkat I hanya mencapai rata-rata
1,91% dan bahkan pada tahun 1994/1995 kontribusinya menurun menjadi 1,18%.
Demikian pula untuk Daerah tingkat II, dimana besarnya kontribusi penerimaan Bagian
laba BUMD terhadap PAD Pemda tingkat II pada tahun 1989/1990 hanya mencapai ratarata
2,94% dan pada tahun 1993/1994 mengalami penurunan pula menjadi 2,79%.
Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, berikut ini dalam
makalah ini akan dibahas dan dianalisis lebih lanjut secara ringkas tentang: peran BUMD
dalam menunjang keuangan daerah per daerah dan menurut jumlah daerah
keseluruhannya, hambatan dan permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan
BUMD, serta kebijakan, upaya dan pemberdayaan yang telah atau perlu ditempuh dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya serta beberapa kesimpulan dan penutup, yang dapat
dikemukakan dan dikembangkan dari uraian dan pembahasan sebelumnya.
2. Peran BUMD dalam Menunjang Keuangan Daerah
Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa yang menjadi dasar pendirian
BUMD adalah UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal ini, berbagai
fungsi dan peranan yang “dibebankan” kepada dan dilaksanakan oleh BUMD tersebut
(BPS, 1997), utamanya adalah: (a) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang
ekonomi dan pembangunan daerah; (b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan
daerah; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; (d) memenuhi
kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan (e) menjadi perintis kegiatan dan
usaha yang kurang diminati swasta.
Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah satu
sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih
efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak
dilakukan, namum karena berbagai kendala, ternyata BUMD pada umumnya, khususnya
di luar PDAM dan BPD menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak,
antara lain, relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan
PAD di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Berikut ini pertama-tama dikemukakan seberapa jauh peran atau kontribusi PAD,
baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam penerimaan daerah seluruhnya. Kemudian
dilanjutkan dengan seberapa jauh pula peran atau kontribusi Bagian laba perusahaan
daerah dalam penerimaan PAD tersebut. Data-data olahan yang dicantumkan dalam tabel
1 dan tabel 2 berikut ini meliputi total penerimaan daerah provinsi dan kabupaten/kota
selama 4 tahun, yaitu tahun 1997/98 hingga tahun 2000.
Tabel 1
Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia :
Jumlah & Proporsi, 1997/1998 s/d 2000 (Penjumlahan)
Provinsi Kabupaten/Kota
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 3
No
.
Uraian Jumlah
(Rp.miliar)
Proporsi
(%)
Jumlah
(Rp.miliar)
Proporsi
(%)
Jumlah Propors
i (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Dana Alokasi
Pinjaman Daerah
Sisa lebih tahun
sebelumnya
22.536,91
20.470,76
638,91
3.538,32
47,76
43,38
1,35
7,50
21.535,64
68.445,08
616,06
3.215,30
22,81
73,10
0,66
3,43
43.890,55
88.915,84
1.254,97
6.753,62
31,17
63,14
0,89
4,80
Jml. penerimaan
APBD Prov. Dan
Kab./Kot.
47.184,90
100,00
93.630,08
100,00
140.814,98
100,00
Sumber : Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2000 dan 2001
Dari tabel 1 di atas tampak bahwa peran PAD provinsi selama periode 1997/1998-
2000 (penjumlahan) adalah sebesar 47,76% dari jumlah penerimaan APBD provinsi
seluruhnya. Sedangkan peranan PAD kabupaten/kota dalam periode yang sama hanyalah
sebesar 22,81%. Jika keduanya dijumlahkan maka peranan PAD provinsi dan
kabupaten/kota adalah sebesar 31,17 % dari jumlah penerimaan APBD provinsi dan
kabupaten/kota keseluruhannya. Dengan demikian tampak dengan jelas relatif masih
kecilnya PAD sebagai sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, yang berarti
ketergantungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, kepada pusat, dalam
pembiayaan rutin dan pembangunannya masih sangat tergantung pada alokasi dana dari
pemerintah pusat .
Selanjutnya dari tabel 2 di bawah ini dapat dikemukakan bahwa peran atau
kontribusi yang terbesar dalam penerimaan PAD untuk provinsi keseluruhannya adalah
Pajak daerah (81,60%), kemudian disusul oleh Retribusi daerah (9,64%) dan seterusnya
hingga yang terkecil adalah Bagian laba perusahaan daerah (2,33%). Demikian pula pada
kabupaten/kota keseluruhannya yang tertinggi perannya adalah pajak daerah (45,25%),
kemudian menyusul retribusi daerah (41,26%) dan seterusnya hingga yang terkecil tetap
Bagian laba perusahaan daerah (2,77%). Dan secara totalitas provinsi dan kabupaten/kota
keseluruhannya proporsi Bagian laba perusahaan daerah terhadap jumlah PAD
keseluruhannya selama periode 1997/1998 hingga 2000 adalah sebesar 2,50%.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc
# 4
Tabel 2
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia : Jumlah dan Proporsi,
1997/1998 s/d 2000 (Penjumlahan)
Provinsi Kabupaten/Kota
No. Komposisi PAD Jumlah
(Rp.miliar)
Proporsi
(%)
Jumlah
(Rp.miliar)
Proporsi
(%)
Jumlah Proporsi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian laba perusahaan
daerah
Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah
12.669,08
1.496,29
362,33
998,63
81,60
9,64
2,33
6,43
4.336,17
3.953,96
265,52
1.027,12
45,25
41,26
2,77
10,72
17.005,25
5.450,25
627,85
2.025’75
67,72
21,71
2,50
8,07
Jml. penerimaan
APBD Prov. &
Kab./Kot.
15.526,33
100,00
9.582,77
100,00
25.109,10
100,00
Sumber : Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2000 dan 2001
Dapat dikemukan lebih lanjut bahwa kita dapat menguraikan pula bagaimana peran
atau kontribusi penerimaan Bagi hasil perusahaan daerah itu, dari penjumlahan daerah
proovinsi dan daerah kabupaten/kota per provinsi terhadap PAD provinsi masing-masing,
dengan ilustrasi untuk tahun anggaran 1995/1996. Ini dapat dilihat dari data yang telah
diolah pada tabel 3 yang berikut ini.
Tabel 3.
PAD dan Bagian Laba Perusahaan Daerah Provinsi Per Provinsi
Tahun 1996/1997
(dalam juta rupiah)
No. Provinsi PAD Bagian Proporsi
Laba Perusahaan (%)
1 2 3 4 5
1 DI Aceh 45,209.31 438.33 0.97
2 Sumatera Utara 171,953.97 3,115.81 1.81
3 Sumatera Barat 60,360.92 1,694.72 2.81
4 R i a u 106,352.41 2,405.73 2.26
5 J a m b i 33,095.53 348.70 1.05
6 Sumatera Selatan 83,380.11 1,306.89 1.57
7 Bengkulu 19,750.59 973.24 4.93
8 Lampung 61,540.41 291.55 0.47
9 DKI Jakarta 1,787,375.78 41,366.19 2.31
10 Jawa Barat 542,304.36 5,291.04 0.98
11 Jawa Tengah 328,962.70 3,892.92 1.18
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 5
12 DI Yogyakarta 53,497.22 1,948.75 3.64
13 Jawa Timur 503,097.83 348.82 0.07
14 Kalimantan Barat 33,662.00 486.00 1.44
15 Kalimantan Tengah 15,101.88 522.67 3.46
16 Kalimantan Selatan 50,997.79 4,301.15 8.43
17 Kalimantan Timur 72,035.81 1,799.33 2.50
18 Sulawesi Utara 25,244.16 1,300.00 5.15
19 Sulawesi Tengah 19,963.19 535.00 2.68
20 Sulawesi Selatan 94,122.25 1,190.55 1.26
21 Sulawesi Tenggara 12,703.61 1,796.69 14.14
22 B a l i 97,210.93 924.67 0.95
23 Nusa Tenggara Barat 26,107.74 1,109.00 4.25
24 Nusa Tenggara Timur 31,010.87 303.48 0.98
25 Maluku 14,591.61 - -
26 Irian Jaya 21,823.62 332.13 1.52
27 Timor Timur 7,472.20 944.67 12.64
Jumlah 4,318,928.80 78,968.03 1.83
Sumber: Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1999/2000, dengan catatan
pada Nota Keuangan tahun-tahun berikutnya tidak ada pos tentang penerimaan Bagian laba
Perusahaan daerah secara tersendiri. Dan tentang Maluku tidak tersedia datanya pada tahun 1996/1997 tersebut.
Dari tabel 3 di atas tampak bahwa terdapat variasi peran atau kontribusi penerimaan
Bagian laba perusahaan daerah secara totalitas tersebut terhadap PAD Provinsi dan
Kabupaten/Kota keseluruhannya, pada tahun 1996/1997 antar provinsi satu sama lainnya.
Namun besarnya variasi antar provinsi itu tidaklah terlalu besar atau jauh dari angka ratarata
per provinsi keseluruhannya, yaitu 1,83%. Peran atau kontribusi per provinsi yang
terbesar (tidak termasuk Timor Timur) adalah Sulawesi Tenggara (14,14%), kemudian
menyusul berturut-turut Kalimantan Selatan (8,43%), Sulawesi Utara (5,15%), Bengkulu
(4,93%), Nusa Tenggara Barat (4,25%), dan seterusnya hingga yang terkecil Jawa Timur
(0,07%)
Untuk mengetahui lebih jauh tentang peran atau kontribusi penerimaan Bagian laba
perusahaan daerah terhadap PAD per provinsi, baik untuk provinsi maupun
kabupaten/kota secara tersendiri masing-masing pada tahun 1993/1994 dan 1996/1997
dapat dilihat dalam tabel-tabel lampiran L1 dan L2. Terdapat perubahan dan pergeseran
antar daerah dalam posisinya satu sama lain, tahun 1996/1997 dibandingkan dengan tahun
1993/1994. Dan khusus untuk tahun 1996/1997, misalnya, kontribusi penerimaan Bagian
laba perusahaan daerah provinsi ini per provinsi (kecuali Timor Timur) yang terbesar
adalah Sulawesi Tenggara (14,14%); kemudian menyusul berturut-turut Kalimantan
Selatan (8,43%), Sulawesi Utara (5,15%), Bengkulu (4,93%), Nusa Tenggara Barat
(4,25%), dan seterusnya hingga yang terkecil Jawa Timur (0,07%)
Sedangkan peran atau kontribusi penerimaan Bagian laba perusahaan daerah
kabupaten/kota ini per provinsi pada tahun 1996/1997 (kecuali Timor-Timur yang sudah
memisahkan diri dan DKI Jakarta yang tidak mempunyai kabupaten/kota) yang tertinggi
adalah Kalimantan Tengah (10,02%), kemudian menyusul berturut-turut Kalimantan
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 6
Selatan (5,53%), Kalimantan Timur (4,95%), Nusa Tenggara Timur (3,51%), Irian Jaya
(3,36%), Jawa Timur (3,31%), DI Jogyakarta (3,26%), Jawa Tengah (3,25%) dan
seterusnya hingga yang terkecil Bali (0,95%).
Ditinjau per provinsi secara totalitas Bagian laba perusahaan daerah provinsi dan
kabupaten/kota menunjukkan angka yang sangat bervariasi. Dari hasil penjumlahan
selama empat TA. 1993/1994 – 1996/1997, ternyata bahwa jumlah penerimaan Bagian
laba perusahaan daerah tersebut terhadap totalitas Bagian laba perusahaan daerah
provinsiI dan kabupaten/kota di Indonesia keseluruhannya dari yang terbesar berturutturut:
DKI Jakarta (29,36%), Jawa Barat (12,86%), Jawa Timur (11,00%), Jawa Tengah
(10,01%), Sumatera Utara (4,15%), Kalimantan Timur (3,95%) dan seterusnya hingga
yang terkecil Sulawesi Tengah (0,40%). Untuk lebih jelasnya tentang penerimaan Bagian
laba perusahaan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ini per provinsi masingmasing
dapat dilihat pada tabel 4 di bawah.
Tabel 4
Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah
Provinsi dan Kabupaten per Provinsi
Tahun 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 (penjumlahan)
(dalam juta rupiah)
No. Nama Provinsi Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Proporsi
(%)
1 2 3 4 6 7
1 DI Aceh 1,303.46 1,320.66 2,624.12 0.71
2 Sumatera Utara 8,190.95 7,225.16 15,416.11 4.15
3 Sumatera Barat 5,214.16 1,678.10 6,892.26 1.85
4 R i a u 5,024.40 965.17 5,989.57 1.61
5 J a m b i 1,130.35 1,641.45 2,771.80 0.75
6 Sumatera Selatan 3,376.07 4,455.28 7,831.35 2.11
7 Bengkulu 2,026.67 287.84 2,314.51 0.62
8 Lampung 1,341.00 10,427.67 11,768.67 3.16
9 DKI Jakarta 109,190.84 - 109,190.84 29.36
10 Jawa Barat 15,733.76 32,094.79 47,828.55 12.86
11 Jawa Tengah 12,702.88 24,530.12 37,233.00 10.01
12 DI Yogyakarta 4,608.41 3,605.77 8,214.18 2.21
13 Jawa Timur 1,802.65 39,107.41 40,910.06 11.00
14 Kalimantan Barat 1,663.53 582.04 2,245.57 0.60
15 Kalimantan Tengah 2,039.44 3,499.82 5,539.26 1.49
16 Kalimantan Selatan 5,290.89 3,877.36 9,168.25 2.47
17 Kalimantan Timur 7,433.78 7,240.95 14,674.73 3.95
18 Sulawesi Utara 6,680.00 1,696.68 8,376.68 2.25
19 Sulawesi Tengah 961.82 516.49 1,478.31 0.40
20 Sulawesi Selatan 2,465.22 4,028.43 6,493.65 1.75
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 7
21 Sulawesi Tenggara 3,692.71 317.16 4,009.87 1.08
22 B a l i 2,215.78 3,427.19 5,642.97 1.52
23 Nusa Tenggara Barat 3,813.89 1,059.75 4,873.64 1.31
24 Nusa Tenggara Timur 583.48 1,607.76 2,191.24 0.59
25 Maluku 1,333.56 535.53 1,869.09 0.50
26 Irian Jaya 2,474.27 845.38 3,319.65 0.89
27 Timor Timur 2,202.21 822.20 3,024.41 0.81
Jumlah 214,496.18 157,396.16 371,892.34 100.00
Sumber: Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1998/1999, dengan catatan data
untuk tahun-tahun selanjutnya tentang Bagian laba BUMD tidak lagi dirinci secara khusus dalam Nota
Keuangan dan APBN Tahun 2000 dan 2001, tapi digabungkan ke dalam Lain-lain PAD daerah.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang besarnya penerimaan Bagian laba perusahaan
daerah per provinsi baik untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota secara tersendiri
masing-masing dapat dilihat dalam tabel-tabel lampiran L3 dan L4. Terdapat perubahan
dan pergeseran antar daerah dalam posisinya satu sama lain, tahun 1996/1997
dibandingkan dengan tahun 1993/1994. Dan khusus untuk tahun 1996/1997, awalnya,
penerimaan Bagian laba perusahaan daerah provinsi per provinsi yang terbesar adalah
DKI Jakarta (52,38%), selanjutnya berturut-turut menyusul Jawa Barat (6,70%),
Kalimantan Selatan (5,45%), Jawa Tengah (4,93%), Sumatera Utara (3,95%), dan
seterusnya hingga yang terkecil Lampung (0,37%) dan Nusa Tenggara Timur sebesar
0,38% dari total penerimaan Bagian laba perusahaan daerah provinsi per provinsi di
Indonesia keseluruhannya.
Sedangkan penerimaan Bagian laba perusahaan daerah kabupaten/kota per provinsi
yang terbesar pada tahun 1996/1997 adalah Jawa Barat (20,79%), selanjutnya berturutturut
menyusul Jawa Timur (19,38%), Lampung (16,94%), Jawa Tengah (11,73%),
Sumatera Utara (5,03%), Sumatera Selatan (2,84%), dan yang terkecil Sulawesi Tenggara
(0,19%) dari total penerimaan Laba perusahaan daerah kabupaten/kota per provinsi di
Indonesia keseluruhannya, dengan catatan DKI Jakarta tidak ada penerimaan Bagian laba
tersebut karena tidak ada wilayah kabupaten/kotanya.
3. Permasalahan dan Kendala Badan Usaha Milik Daerah dalam Pembinaan dan
Pengembangannya
Relatif masih kecilnya penerimaan Bagian laba perusahaan daerah sebagai salah satu
sumber PAD daerah, kecuali pada daerah tertentu seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara, adalah bahwa kebanyakan
usahanya relatif berskala menengah dan kecil, di samping banyak pula diantaranya yang
belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan, namun relatif lebih banyak
didasarkan atas pertimbangan pelayanan publik.
Tambahan pula menurut UU No. 5 Tahun 1962 yang mendasarinya, terdapat rincian
yang menetapkan bahwa penggunaan laba bersih perusahaan, setelah terlebih dulu
dikurangi penyusutan, ditetapkan sebagai berikut (Kunarjo, 1993):
(1) Perusahaan Daerah yang memiliki modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah
yang dipisahkan adalah: (a) untuk dana pembangunan daerah 30%; (b) untuk anggaran
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 8
belanja daerah 25%; (c) untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi,
sumbangan dana pensiun dan sokongan sejumlah 45%.
(2) Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu adalah (a) untuk dana
pembangunan daerah 8%; (b) untuk anggaran belanja daerah 7%; dan (c) selebihnya
(85%) untuk pemegang saham dan untuk cadangan umum.
Dengan demikian Bagian laba perusahaan daerah yang jumlahnya relatif kecil di
berbagai daerah menjadi semakin kecil lagi dengan penetapan bagian daerah dalam
penggunaan keuntungan bersihnya yang diperuntukkan bagi penerimaan daerah yang
relatif kecil pula. Bahkan adakalanya pula pada daerah tertentu dan tahun-tahun anggaran
tertentu praktis Bagian laba perusahaan daerah itu “tidak terealisir” karena daerah sendiri
terpaksa menambah permodalan (atau investasi) pada BUMD yang bersangkutan yang
jumlahnya sama atau bahkan melebihi Bagian laba perusahaan daerah yang seharusnya
disetorkan dalam mendukung APBD daerah yang bersangkutan.
Dari laporan hasil studi Biro Analisa Keungan Daerah Depkeu tentang Analisis
Kinerja BUMN Non PDAM (1997) dikemukakan bahwa berbagai permasalahan yang
dihadapi BUMD dalam perjalanan hidupnya dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)
lemahnya kemampuan manajemen perusahaan; (2) lemahnya kemampuan modal usaha;
(3) kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan dibandingkan usaha lain
yang sejenis; (4) lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing;
(5) kurang adanya koordinasi antar BUMD khususnya dalam kaitannya dengan industri
hulu maupun hilir; (6) kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang
dimiliki, sehingga rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi; (7)
besarnya beban administrasi, akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang
rendah; dan (8) masih dipertahankannya BUMD yang merugi, dengan alasan
menghindarkan PHK dan “kewajiban” pemberian pelayanan umum bagi masyarakat.
Selain dari pada itu, dari berbagai pengamatan dan keluhan yang seringkali
disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal dari perusahaan daerah sendiri adalah
adanya berbagai kendala lain dalam pembinaan dan pengembangan usaha BUMD
tersebut. Diantaranya dirasakan adanya campur tangan pemerintah daerah yang cukup
besar atas jalannya organisasi BUMD serta adanya keterbatasan kewenangan tertentu
dalam operasionalisasi perusahaan. Selanjutnya seringkali pula dalam penempatan direksi
tidak terlepas dari pertimbangan KKN atau kedekatan para calonnya dengan pimpinan
daerah. Dalam hubungan ini banyak pula penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja
yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, keahlian dan keterampilaan,
bahkan adakalanya penempatan di perusahaan daerah itu sebagai “tempat buangan” bagi
pejabat tertentu yang tergeser kedudukannya.
4. Pemberdayaan BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan masyarakat (beserta kelembagaannya, termasuk BUMD) menurut
Ginandjar Kartasasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan
masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah
memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk
badan usaha milik daerah.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 9
Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama
dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk
berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan
kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan
pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi (dan daya) yang
dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, yang kedua, adalah
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk ini diperlukan
langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan,
serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan
peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi,
sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah
menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.
Dalam kaitan dengan perbaikan kinerja BUMD sebagai Laporan Hasil Studi Analisa
Kinerja BUMD Non PDAM, Biro Analisa Keuangan dan Moneter, Depkeu, dikemukakan
berbagai langkah dan tindakan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja usaha
BUMD, dengan tindakan-tindakan yang sifatnya strategis yang dapat dikelompokkan
dalam tiga bagian strategi, yaitu strategi pengusahaan, strategi penumbuhan dan strategi
penyehatan perusahaan yang dapat diringkaskan sebagai berikut:
(1) Strategi Pengusahaan Perusahaan, yang dapat dilakukan dengan langkah atau
tindakan memperbaiki kinerja perusahaan, diantaranya dengan (a) Mengatasi kelemahan
internal yang diantaranya melalui penetapan kembali core business, likuidasi unit bisnis
yang selalu rugi, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi; (b) Memaksimumkan
kekuatan internal, yang antara lain dengan cara mengkonsentrasikan bisnis pada usaha
yang berprospek tinggi, memperluas pasar dengan mempertahankan dan mencari
pelanggan baru, serta mencari teknik produksi baru yang dapat meningkatkan efisiensi
usaha; (c) Mengatasi ancaman eksternal, yang diantaranya dengan cara memperbaiki mutu
produk dan jasa, meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kreativitas dan
keaktifan tenaga pemasaran dalam mencari terobosan baru; dan (d) Memaksimumkan
peluang eksternal, yang antara lain melalui upaya kerjasama yang saling menguntungkan
dengan perusahaan sejenis atau yang dalam keterkaitan. Dan kerjasama ini dapat
dilakukan dalam bentuk joint venture, BOT, BOO atau bentuk kerjasama lainnya.
(2) Strategi Penumbuhan Perusahaan, adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan
mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk
mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. BUMD dikatakan tumbuh jika perusahaan
daerah itu berhasil meningkatkan antara lain, volume penjualan, pangsa pasar, besarnya
laba dan aset perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan agar perusahaan terus
tumbuh berkembang diantaranya adalah mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang
representatif, melakukan perluasan pasar, pengembangan produk baru, dan integrasi
horizontal dan/atau vertikal.
(3) Strategi Penyehatan Perusahaan, yaitu yang dilakukan melalui pendekatan
strategik dan pendekatan operasional. Dalam pendekatan strategik, misalnya, jika terjadi
kesalahan strategis seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan
konsumen sesuai dengan misinya, maka perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap
bisnis yang dilakukan untuk perubahan dan penyempurnaannya. Sedangkan dengan
pendekatan operasional ditujukan untuk melakukan perubahan operasi perusahaan tanpa
merubah strategi bisnis. Dalam hubungan ini langkah-langakah yang biasa diambil oleh
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 10
perusahaan dalam rangka penyehatan operasi diantaranya adalah: (a) Meningkatkan
penghasilan yang diperoleh dengan berbagai teknik bisnis, misalnya pemotongan harga,
peningkatan promosi, penambahan dan perbaikan pelayanan konsumen, memperbaiki
saluran distribusi dan memperbaiki kualitas produk, dan (b) Melaksanakan pemotongan
biaya (penghematan). Biaya-biaya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan
kegiatan operasional pokok perusahaan yang segera membentuk penghasilan, biasanya
menjadi pilihan pertama untuk diturunkan, seperti misalnya biaya-biaya administrasi,
penelitian dan pengembangan, dan pemasaran.
Demikianlah pokok-pokok pikiran dari Biro Analisa Keuangan dan Moneter,
Depkeu tentang upaya perbaikan kinerja, yang berarti pula upaya pemberdayaan, dari
BUMD di Daerah-daerah untuk masa mendatang. Pada dasarnya penulis sepakat dengan
berbagai upaya, dan langkah dalam rangka pemberdayaan yang dikemukakan tersebut di
atas. Namun demikian, disamping untuk usaha-usaha BUMD yang telah berjalan dengan
kinerja yang masih rendah dan terbatas di masa lalu tersebut, juga perlu pemikiran lebih
lanjut terhadap usaha-usaha BUMD yang akan didirikan dan dibangun pada masa
mendatang dalam rangka lebih memberdayakannya untuk menunjang keuangan Daerah
dan perekonomian Daerah pada umumnya. Dalam hubungan ini untuk pendirian BUMD
baru dan pengembangan lebih lanjut BUMD yang telah jalan perlu dilakukan antara lain:
(1) studi kelayakan usaha yang dilakukan secara teliti betul yang dapat disimpulkan untuk
menghasilkan produk barang dan jasa yang feasible dan berprospek (sangat)
menguntungkan; (2) peningkatan kerjasama dengan usaha yang sejenis atau yang bersifat
keterkaiatan dalam rangka peningkatan daya saing bersama di pasar domestik dan
internasional; (3) penerapan kelembagaan dan organisasi usaha dengan tenaga terdidik
dan terlatih yang dijiwai semangat kewirausahaan, dan (4) pengembangan dan penerapan
fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi perusahaan daerah seperti yang dalam usaha
korperasi swasta yang dalam operasionalnya dilakukan dengan tertib, terbuka dan terpadu,
dan (5) pemberian kewenangan yang lebih luas kepada BUMD dari pimpinan daerah
sehingga direksinya dapat lebih “leluasa” dalam melaksanakan kepemimpinan dan
operasionalisasi perusahaannya.
4. Kesimpulan dan Penutup
Berdasarkan uraian yang didasarkan hasil studi serta berbagai data dan informasi
yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
1. Perkembangan banyaknya jumlah perusahaan BUMD telah cukup meningkat sejak
awal Pelita I (122 buah menurut Biro Analisa Keuangan Daerah, 1997) telah
mencapai 613 buah pada tahun 1995 (BPS, 1997), namun tahun-tahun belakangan
ini cenderung agak menurun, yaitu 611 buah (1996) dan 607 buah (1997).
2. Pertambahan kuantitas itu ternyata kurang disertai dengan peningkatan kinerja
BUMD secara umum dan secara keseluruhannya. Hal ini diantaranya tercermin
dari masih banyaknya permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh BUMD,
rendahnya kontribusi laba BUMD terhadap keuangan (PAD) Pemerintah Daerah,
serta relatif buruknya kondisi keuangan BUMD pada umumnya, dan berbagai
kelemahan lainnya. Dalam hubungan ini dapat ditambahkan bahwa pada tahun
1997 dari jumlah BUMD yang ada yang berlaba hanya 276 buah (45,5%) dan yang
merugi sebanyak 331 buah (54,5%).
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 11
3. Kurang adanya spesialisasi dan konsentrasi utama dalam bidang usaha BUMD
menyebabkan efisiensi yang rendah dan beban biaya operasional yang harus
ditanggung menjadi relatif lebih besar. Sehingga disamping penghasilannya relatif
rendah, maka dengan beban utang dan biaya operasional yang tinggi berakibat laba
usaha relatif rendah atau bahkan mengalami kerugian.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan kinerja
BUMD serta pembinaan dan pengembangannya pada masa mendatang, baik yang
lama maupun yang baru, perlu dilakukan berbagai kebijakan dan upaya
pemberdayaanya yang tercakup dalam strategi-strategi pengusahaan, penumbuhan
dan penyehatan perusahaan.
Sebagai penutup dapat ditambahkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi serta
peningkatan peranan dan pemberdayaan BUMD dalam pembangunan ekonomi regional
dan nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang berikut :
1. Pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas oleh
pimpinan daerah kepada BUMN dalam operasionalnya. Di samping perlu
pengurangan campur tangan Pemda dalam berbagai hal dalam menjalankan usaha
BUMD tersebut.
2. Penumbuhan dan pengembangan BUMD perlu dibina dan dilaksanakan,
khususnya yang bermotifkan laba usaha untuk meningkatkan penerimaan Bagian
laba perusahaan daerah bagi PAD, melalui peningkatan keahlian dan
profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai
usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi, dan
pencapaian laba usaha yang memadai. Hendaklah ditanamkan dan dikembangkan
jiwa dan semangat wirausaha (entrepreneurship) pada direksi beserta staf BUMD
dalam melaksanakan operasionalisasi usahanya.
3. Namun demikian, pertimbangan perlindungan lingkungan perlu pula diperhatikan
dan diterapkan. Dalam hal ini, upaya peningkatan daya saing BUMD jangan
sampai mematikan usaha-usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil dan
menengah. Demikian pula antar BUMD itu dalam bersaingan jangan sampai
memukul dan mematikan satu sama lain, tetapi perlu dilakukan upaya
perlindungan oleh Pemda agar dapat terhindar sehingga usaha BUMD dan usaha
yang lemah dapat saling bekerja sama, serta saling mendukung dan memperkuat
dalam keterkaitan satu sama lainnya.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc
# 12
Daftar Pustaka
Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Andrews, Colin Mac & Ichlasul Amal (eds.), Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan.
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
Anwar, M. Arsyad, et.al.(eds), Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan
Pembangunan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan: Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah, BPS, Jakarta, 1997.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menatap Ke Depan Perekonomian Nasional,
BAPPENAS, Jakarta, 1999.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Konsep Program Pembangunan Nasional
(Propenas) 2000-2005, BAPPENAS, Jakarta, 1999.
Bird dan Vaillacort, Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang (terjemahan).
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Davey, Kenneth J., Pembiayaan Pemerintahan Daerah. (terjemahan). Penerbit Universitas
Indonesia, Jakarta, 1988.
Devas, Nick, et.al.(eds), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. (terjemahan), Penerbit
Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.
“Garis-Garis Besar Haluan Negara , Tahun 1999-2004” dalam TAP MPR ’99: Hasil Sidang
Umum MPR RI Tahun 1999, PT Pabelan Jayakarta, Jakarta, 1999.
Giugale, Marcelo M, and Steven B. Webb (Eds), Achievements and Challenge of Fiscal
Decentralization: Lessons From Mexico, The World Bank, Washington DC, 2000.
Kartasasmita Ginandjar, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan
Pemerataan, CIDES, Jakarta, 1996.
Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta, 1993.
Osborne, David, dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi (Terjemahan dari Reinventing
Government), PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995.
Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Keuangan
Negara, Beberapa Tahun Anggaran, Jakarta.
Sumodiningrat, Gunawan, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, PT Bina
Rena Pariwara, Jakarta, 1997.
Sumodiningrat, Gunawan, Agenda Pemulihan Ekonomi: Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Melalui Pemberdayaan dan Otonomi Daerah, PT Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997.
Tunggal, Hadi Setia (penghimpun), UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Harvarindo, Jakarta, 2000.
Tunggal, Hadi Setia (penghimpun), UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Harvarindo, Jakarta, 2000.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc
# 13
Lampiran
Tabel L1.
PAD dan Bagian Laba Perusahaan Daerah Provinsi Per Provinsi
Tahun 1996/1997
(dalam juta rupiah)
No. Provinsi PAD Bagian Proporsi
Laba Perusahaan (%)
1 2 3 4 5
1 DI Aceh 45,209.31 438.33 0.97
2 Sumatera Utara 171,953.97 3,115.81 1.81
3 Sumatera Barat 60,360.92 1,694.72 2.81
4 R i a u 106,352.41 2,405.73 2.26
5 J a m b i 33,095.53 348.70 1.05
6 Sumatera Selatan 83,380.11 1,306.89 1.57
7 Bengkulu 19,750.59 973.24 4.93
8 Lampung 61,540.41 291.55 0.47
9 DKI Jakarta 1,787,375.78 41,366.19 2.31
10 Jawa Barat 542,304.36 5,291.04 0.98
11 Jawa Tengah 328,962.70 3,892.92 1.18
12 DI Yogyakarta 53,497.22 1,948.75 3.64
13 Jawa Timur 503,097.83 348.82 0.07
14 Kalimantan Barat 33,662.00 486.00 1.44
15 Kalimantan Tengah 15,101.88 522.67 3.46
16 Kalimantan Selatan 50,997.79 4,301.15 8.43
17 Kalimantan Timur 72,035.81 1,799.33 2.50
18 Sulawesi Utara 25,244.16 1,300.00 5.15
19 Sulawesi Tengah 19,963.19 535.00 2.68
20 Sulawesi Selatan 94,122.25 1,190.55 1.26
21 Sulawesi Tenggara 12,703.61 1,796.69 14.14
22 B a l i 97,210.93 924.67 0.95
23 Nusa Tenggara Barat 26,107.74 1,109.00 4.25
24 Nusa Tenggara Timur 31,010.87 303.48 0.98
25 Maluku 14,591.61 - -
26 Irian Jaya 21,823.62 332.13 1.52
27 Timor Timur 7,472.20 944.67 12.64
Jumlah 4,318,928.80 78,968.03 1.83
Sumber: Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1999/2000, dengan catatan
pada Nota Keuangan tahun-tahun berikutnya tidak ada pos tentang penerimaan Bagian laba
perusahaan secara tersendiri. Dan tentang Maluku tidak tersedia datanya.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 14
Tabel L2.
PAD dan Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota Per Provinsi
Tahun 1996/1997
(dalam juta rupiah)
No. Provinsi PAD Bagian Proporsi
Laba Perusahaan (%)
1 2 3 4 5
1 DI Aceh 20,360.0 621.67 3.05
2 Sumatera Utara 107,950.0 2,996.02 2.78
3 Sumatera Barat 39,260.0 426.68 1.09
4 R i a u 24,520.0 497.19 2.03
5 J a m b i 15,140.0 577.11 3.81
6 Sumatera Selatan 41,610.0 1,713.85 4.12
7 Bengkulu 8,000.0 93.18 1.16
8 Lampung 34,490.0 10,086.34 29.24
9 DKI Jakarta - - -
10 Jawa Barat 480,600.0 12,377.58 2.58
11 Jawa Tengah 261,100.0 6,987.85 2.68
12 DI Yogyakarta 39,500.0 1,689.71 4.28
13 Jawa Timur 332,310.0 11,538.68 3.47
14 Kalimantan Barat 18,090.0 138.43 0.77
15 Kalimantan Tengah 10,990.0 1,377.42 12.53
16 Kalimantan Selatan 25,690.0 1,566.98 6.10
17 Kalimantan Timur 42,100.0 1,456.72 3.46
18 Sulawesi Utara 24,690.0 734.17 2.97
19 Sulawesi Tengah 9,240.0 227.39 2.46
20 Sulawesi Selatan 70,640.0 1,764.01 2.50
21 Sulawesi Tenggara 9,090.0 129.03 1.42
22 B a l i 137,290.0 1,265.47 0.92
23 Nusa Tenggara Barat 22,610.0 407.94 1.80
24 Nusa Tenggara Timur 18,790.0 500.82 2.67
25 Maluku 11,040.0 70.79 0.64
26 Irian Jaya 18,410.0 20.00 0.11
27 Timor Timur 3,840.0 284.38 7.41
Jumlah 1,827,350.0 59,549.41 3.26
Sumber: Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1999/2000, dengan catatan
pada Nota Keuangan tahun-tahun berikutnya tidak ada pos tentang penerimaan Bagian laba
perusahaan secara tersendiri. Dan untuk DKI Jakarta tidak ada penerimaan menurut Dati II-nya
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 15
Tabel L 3
Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah Provinsi Per Provinsi
Tahun 1993/1994 dan 1996/1997
(dalam juta rupiah)
No. Provinsi 1993/1994 Proporsi 1996/1997 Proporsi
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1 DI Aceh 282.76 0.89 438.33 0.56
2 Sumatera Utara 1,219.06 3.83 3,115.81 3.95
3 Sumatera Barat 1,048.93 3.29 1,694.72 2.15
4 R i a u 913.02 2.87 2,405.73 3.05
5 J a m b I 231.59 0.73 348.70 0.44
6 Sumatera Selatan 471.42 1.48 1,306.89 1.65
7 Bengkulu 215.47 0.68 973.24 1.23
8 Lampung 228.20 0.72 291.55 0.37
9 DKI Jakarta 13,585.98 42.67 41,366.19 52.38
10 Jawa Barat 2,459.16 7.72 5,291.04 6.70
11 Jawa Tengah 2,681.01 8.42 3,892.92 4.93
12 DI Yogyakarta 728.39 2.29 1,948.75 2.47
13 Jawa Timur 495.17 1.56 348.82 0.44
14 Kalimantan Barat 348.00 1.09 486.00 0.62
15 Kalimantan Tengah 604.45 1.90 522.67 0.66
16 Kalimantan Selatan 231.83 0.73 4,301.15 5.45
17 Kalimantan Timur 1,452.39 4.56 1,799.33 2.28
18 Sulawesi Utara 1,350.00 4.24 1,300.00 1.65
19 Sulawesi Tengah 65.00 0.20 535.00 0.68
20 Sulawesi Selatan 317.79 1.00 1,190.55 1.51
21 Sulawesi Tenggara 287.00 0.90 1,796.69 2.28
22 B a l i 365.77 1.15 924.67 1.17
23 Nusa Tenggara Barat 824.56 2.59 1,109.00 1.40
24 Nusa Tenggara Timur 35.00 0.11 303.48 0.38
25 Maluku 905.00 2.84 - -
26 Irian Jaya 191.50 0.60 332.13 0.42
27 Timor Timur 302.09 0.95 944.67 1.20
Jumlah 31,840.54 100.00 78,968.03 100.00
Sumber: Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1999/2000 dengan catatan
pada Nota Keuangan tahun-tahun berikutnya tidak ada pos tentang penerimaan Bagian laba
perusahaan secara tersendiri. Dan untuk Maluku tidak tersedia datanya.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Rustian Kamaluddin.doc # 16
Tabel L 4
Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota Per Provinsi
Tahun 1993/1994 dan 1996/1997
(dalam juta rupiah)
No. Provinsi 1993/1994 Proporsi 1996/1997 Proporsi
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1 DI Aceh 142.57 0.54 621.67 1.04
2 Sumatera Utara 709.06 2.69 2,996.02 5.03
3 Sumatera Barat 359.83 1.36 426.68 0.72
4 R i a u 121.50 0.46 497.19 0.83
5 J a m b i 521.80 1.98 577.11 0.97
6 Sumatera Selatan 541.54 2.05 1,713.85 2.88
7 Bengkulu 50.29 0.19 93.18 0.16
8 Lampung 39.00 0.15 10,086.34 16.94
9 DKI Jakarta - - - -
10 Jawa Barat 5,461.87 20.72 12,377.58 20.79
11 Jawa Tengah 4,537.55 17.21 6,987.85 11.73
12 DI Yogyakarta 435.33 1.65 1,689.71 2.84
13 Jawa Timur 8,816.29 33.44 11,538.68 19.38
14 Kalimantan Barat 102.53 0.39 138.43 0.23
15 Kalimantan Tengah 363.91 1.38 1,377.42 2.31
16 Kalimantan Selatan 305.63 1.16 1,566.98 2.63
17 Kalimantan Timur 1,860.09 7.06 1,456.72 2.45
18 Sulawesi Utara 239.50 0.91 734.17 1.23
19 Sulawesi Tengah 60.61 0.23 227.39 0.38
20 Sulawesi Selatan 567.17 2.15 1,764.01 2.96
21 Sulawesi Tenggara 17.78 0.07 129.03 0.22
22 B a l i 483.33 1.83 1,265.47 2.13
23 Nusa Tenggara Barat 214.56 0.81 407.94 0.69
24 Nusa Tenggara Timur 213.66 0.81 500.82 0.84
25 Maluku 55.87 0.21 70.79 0.12
26 Irian Jaya 73.30 0.28 20.00 0.03
27 Timor Timur 68.10 0.26 284.38 0.48
Jumlah 26,362.67 100.00 59,549.41 100.00
Sumber: Diolah dari data Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1999/2000 dengan catatan
pada Nota Keuangan tahun-tahun berikutnya tidak ada pos tentang penerimaan Bagian laba
perusahaan secara tersendiri. Dan untuk Maluku tidak tersedia datanya.

Wekeke Mania

22 Okt 2011

Lirik Blink182-Love is dangerous

Lirik Blink182-After midnight

21 Okt 2011

My Seventh Love

19 Okt 2011

Naruto on school part 5

Karena penulis babak belur dan sedang di rawat di RS,maka naruto dan kawan2 tak ada kerjaan….kekekekeke

Akhirnya naruto terpaksa setuju menggunakan anak kecil itu untuk menjenguk penulis…setelah di hajar habis-habisan oleh sakura…kekekekeke

Siapakah anak kecil tersebut???,,,,

nantikan cerita selanjutnya….wekekekekeke….bersambung

Naruto on school part 4

Hari pertama……..

(karena penulis kehabisan ide,maka judulnya Cuma hari pertama…kekeke)

Baiklah pemirsa,karena sepertinya penulis sedang cidera,maka ceritanya cukup sampai disini yah….kekekekek…

Penulis: Bersambung……………………kekekekekeke

18 Okt 2011

bumd link

BUMD